26 November 2020 | Dilihat: 50 Kali
BPP HIPMI digugat Enam Ribu Rupiah ke PN Mataram
noeh21
 

MATARAM, NTB, Projustisianews.com - Pada akhir masa jabatan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sawaludin menggugat Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. 

Melalui kuasa hukumnya, Yudi Sudiyatna melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Mataram. Pasalnya, pengunduran diri Sawaludin ditekan dan dipaksa untuk menulis Surat Pernyataan di atas matrai.

Dalam keterangan tertulis kuasa hukumnya pada, Kamis, 26 November 2020. Yudi Sudiyatna menyatakan Surat Pernyataan pengunduran diri selaku Ketua HIPMI NTB yang ditulis beberapa bulan yang lalu itu merupakan pengunduran diri yang tidak melalui mekanisme secara benar dan dipaksa oleh Tergugat sehingga hal itu tidak sesuai prosedur organisasi.

Sebab itulah menurutnya, tindakan yang dilakukan Tergugat itu merupakan tindakan yang tidak prosedural dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi dan tidak melalui mekanisme yang benar dan melanggar hak-hak dasar Penggugat.

Dalam tindakan yang dilakukan Tergugat itu, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil senilai Rp.6000.

" Kerugian nonmateril sulit dinilai dalam sejumlah uang namun dengan perkara ini wajar dan pantas Penggugat menilai kerugiannya tidak kurang dari Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)." Kata Yudi Sudiatna.

" Surat BPP HIPMI yang menunjuk Iswadi dan pengurus lainnya itu tidak sah , " Katanya.

Sementara itu, daftar pihak tergugat yang ada dalam gugatan itu, ialah BPP selaku tergugat satu, Iswadi Athar selaku penjabat Ketum HIPMI NTB sebagai tergugat dua, Putu Dedi menjabat Sekretaris Umum yang dibentuk Iswadi itu tergugat tiga dan Budi Wawan selaku OKK sebagai tergugat Empat.

Yudi mengatakan pada pokok perkara, Sawaludin tetaplah sebagai Ketum BPD HIPMI Periode 2018-2020. 

Untuk itu, dalam materi gugatannya meminta BPP HIPMI membekukan kepengurusan dan tidak mengeluarkan keputusan apapun sampai adanya keputusan incraht dari Pengadilan.

Pada point selanjutnya memerintahkan tergugat dua, tiga dan empat supaya tidak mengeluarkan surat atau kegiatan organisasi karena kepengurusan saat ini dianggap ilegal.

" Termasuk Musda yang akan digelar itu merupakan kegiatan ilegal karena kepengurusan ini tidak sah. Kami masih dalam proses hukum dan semua produk yang dikeluarkan kepengurusan yang ada saat ini cacat secara hukum." Tegas Yudi. (Rji)

Alamat Redaksi/ Tata Usah
Jalan Ceger Raya No. 27  Ceger, Kecamatan  Cipayung Jakarta Timur