05 Maret 2019 | Dilihat: 436 Kali
Produk Hukum Program Revitalisasi Kakao Tak dapat diakses, Wais Al Karnais Geram
noeh21
Ketua LPPM nusantara Weis Al Karnais
 

Kolaka Utara, Projustisia News -Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik Bahkan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Namun Lain halnya dengan Salah satu Program Besar pemda Kolaka Utara yakni Revitalisasi Kakao yang bertujuan untuk memajukan Kehidupan Masyarakat Kolaka Utara.

Pasalnya,  selama program tersebut berjalan selama Kurang lebih Satu Tahun, semua Produk Hukum atau Regulasi bahkan Besaran Jumlah Anggaran dan Petunjuk Tehknis tidak pernah nampak serta tidak pernah sama sekali dipublish bahkan tidak dapat diakses baik Secara Langsung maupun tidak Langsung, sehingga Unsur Transparansi tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam UU KIP. 

Hal inilah yang memicu Puluhan Pemuda yang tergabung dalam masing - Masing Tujuh Lembaga Swadaya yang berfungsi sebagai Social Control  yang membentuk suatu Koalisi Yang bernama Gerakan Suara Patowonua (GERAKAN SAPU) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), guna melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Tidak Transparansinya atas Program tersebut yang menelan Anggaran Hingga Puluhan Milyar serta mempertanyakan program Penunjangnya yakni pengadaan kontak Babi yang diduga tidak tepat sasaran, pada 
Senin (4/3/2019).

RDP tersebut digelar di Ruang Aspirasi DPRD Kolut dan diterima oleh Ketua Komisi II Ansar Ahosa dan Anggota DPRD lain, dan Sekwan serta Kabid Perkebunan dan Peternakan. 

RDP ini merupakan Lanjutan dari Aksi yang berlangsung pada hari Rabu yang lalu dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Muh. Sadiq yang turut hadir selaku Kabid Perkebunan dan Peternakan sekaligus perwakilan  dari instansi terkait hanya memaparkan mekanisme secara Administrasi.

"berhubung karena Kepala dinas tidak ada ditempat, beliau lagi hadiri Pertemuan penting bersama Dirjen Tanaman Pangan jadi kedepannya kami akan bersama sama hadir nantinya, dan kami juga selalu punya niat baik bagaimana program ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan, serta masalah data kemarin itu dikembalikan lagi kepada Pimpinan, kami hanya mengikut saja sama Pak kadis" urainya dengan singkat. 

Menanggapi Pernyataan tersebut Ketua DPD LPPM-INDONESIA Kab. kolaka Utara Wais Al Karnais  memberikan Teguran keras tentang Penggunana Website Pemda yang dapat memuat semua Produk Hukum dari setiap Program Yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

"Produk Hukum / Regulasi tentang Program ini Harusnya di Muat dan di Publish ke Website Pemda agar Setiap orang dapat mengaksesnya dengan cepat,  tanpa harus bertanya lagi seperti apa Produk Hukum dari program ini,  tapi kenyataannya tidak pernah dipublish, inikan Aneh" ungkapnya .

"jika Website Pemda ini tidak bisa digunakan dengan baik untuk memberikan informasi Lebih baik Tutup saja Website itu,  apa gunanya jika website itu jika tidak digunakan secara Maksimal, dan jika itupun tida daoat dilakukan maka kami akan Adukan Dengan Berbagai Fakta dan Dasar Hukum yang ada ,bahkan itu bisa berujung Pidana. " tambah Bang Wais  dengan Kesal. (**)

Alamat Redaksi/ Tata Usah
Jalan Ceger Raya No. 27  Ceger, Kecamatan  Cipayung Jakarta Timur