16 Agustus 2022 | Dilihat: 93 Kali
Dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan RI
noeh21
 

Projustisianews.com - bertempat di Gedung Nusantara DPR/MPR RI Jakarta Pusat. Selasa,16 Agustus 2022.

 Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan RI.


Sidang tahunan MPR dihadiri oleh 435 orang dari 705 anggota MPR/DPR RI, dipimpin oleh H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A (Ketua MPR RI). Adapun yang dapat dilaporkan.

B. Daftar pejabat hadir fisik:

1. Presiden RI (Joko Widodo) dan istri
2. Wakil Presiden RI (Ma’ruf Amin) dan istri
3. Presiden RI ke 5 (Megawati Soekarno Putri)
4. Wakil Presiden RI ke 6 (Jendral TNI Purn.Tri Sutrisno)
5. Wakil Presiden RI ke 9 (DR. H. Hamzah Haz, MA)
6. Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 (Drs. HM. Yusuf Kala)
7. Wakil Presiden RI ke 11 (Prof. Dr Budiono)
8. Ketua DPR RI (Dr. (H.C.) Puan Maharani dari Fraksi PDIP
9. Ketua DPD RI (La Nyalla Mahmud Mattalitti)
10. Ketua BPK (Isma Yatun)
12. Ketua MA (Prof, Dr. M. Syarifudun, SH., MH)
13. Ketua MK (Prof. Dr. Anwar Usman, SH., MH)
14. Ketua KY (Prof. Dr. Fajar Nur Dewata, SH., M.Hum)
15. Para Wakil Ketua MPR RI
16. Para Wakil Ketua DPR RI
17. Para Wakil Ketua DPD RI
18. Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara (Ketua KPK, KPU, Bawaslu)
19. Para Ketua Umum Parpol : PDIP (Prof. DR (H.C) Megawati Sukarno Putri), Golkar (DR (H.C) Airlangga Hartarto, MBA., MMT), Gerindra (Letjen TNI Purn H. Probowo Subiyanto), NasDem (DR (H.C) Drs. Surya Darma Paloh), PKB (Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si), Demokrat (Mayor Inf. Purn H. Agus Harimurti Yudhoyono), PKS (H. Ahmad Syaiku), PAN (DR (H.C) Zulkifli Hasan) dan PPP (DR (H.C) Ir. H. Suharso Manoarfa)
20. Para Duta Besar Negara Sahabat
21. Para Menteri Indonesia Maju
22. Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa, SE., MA., M.Sc., M.Phil., Ph.D
23. Kapolri (Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si)
24. Ka BIN (Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan)
25. Jaksa Agung RI (ST. Burhanuddin)

C. Kegiatan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dan pengantar pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 77.

1. 09.28 - 09.30 Presiden RI, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI memasuki ruang rapat paripurna.
2. 09.30 - 09.35 Lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. 09.35 - 09.38 Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI
4. 09.38 - 09.53 Pembukaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPR RI Tahun 2021 sekaligus pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI tahun 2022 oleh Ketua MPR RI
5. 09.53 - 10.18 Pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI
6. 10.18 - 11.03 Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga Negara dan pidato dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan RI 
7. 11.03 - 11.05 Ketua DPR RI melanjutkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022
8. 11.05 - 11.12 Pembacaan Doa (Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA/Imam Besar Masjid Istiqlal)
9. 09.58 - 10.05 Penutupan sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI
10. 11.27 Presiden RI, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua BPK, Ketua MA,Ketua MK, Ketua KY meninggalkan ruang rapat Paripurna

D. Penyampaian Ketua MPR RI (H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.) :

1. Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita gelorakan semangat untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, yaitu: menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; serta melaksanakan amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita lahirkan generasi muda yang tangguh, unggul, bersatu, dan optimis, sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional, guna mewujudkan citacita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.

3. Kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase ini terganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika SerikatTiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

4. Kenegarawanan Presiden Jokowi kembali ditunjukkan, melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi.

5. Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

6. Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp. 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu.

7. Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat, 11 memiliki peran strategis di kancah global. Terlebih Indonesia kini memegang Presidensi G-20, yang pada puncaknya, 20 pemimpin dunia akan bertemu pada KTT G-20 di Bali, bulan November nanti. kepemimpinan Indonesia di G-20 tahun ini, kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia.

8. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang 14 berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional.

9. Pembentukan dan hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR. Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045.

E. Penyampaian Ketua DPR RI (DR (H.C) Puan Maharani) :

1. Sejak kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini, kita telah berada selama 29 bulan dalam situasi Pandemi Covid-19. Dan kini kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi, yang tetap perlu terus diwaspadai. Selama masa Pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif. Secara bergantian, dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong.

2. Tanggal 17 Agustus 2022, adalah 77 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semangat untuk merdeka, yang digelorakan 77 tahun yang lalu, adalah semangat untuk dapat menyusun bangsa dan nasib tanah air oleh Bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat mewujudkan kehidupan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Telah 77 tahun lamanya, kita telah menyusun dan membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pasang surut gelombong pembangunan, disertai dengan gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi, telah menggerakkan berbagai reformasi dan transformasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

3. Dalam era globalisasi; era kemajuan teknologi dan industri yang semakin cepat dan dinamis; yang telah menempatkan masyarakat kita terbuka dan terhubung secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga berbagai ideologi transnasional, cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup, dengan mudah masuk mempengaruhi ke dalam kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia; Bahkan dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai agama, budaya, sopan santun, etika, dan toleransi serta sikap saling menghormati di antara sesama bangsa Indonesia.

4. Dengan jiwa pengabdian membangun Indonesia, maka Politik Pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air, dan pembangunan kebudayaan nasional. Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran Pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa.Politik Pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional.

5. Pasca Amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam Undang Undang, yaitu Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Keberadaan Undang Undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, dirasakan belum optimal; bahkan setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap Presiden dan Kepala Daerah.

6. Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional. Dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada: pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia; pembangunan kedaulatan pangan nasional; penguatan industri nasional; pemerataan pembangunan infrastruktur; serta reformasi birokrasi yang nyata.

7. Agenda strategis nasional kedapan lainnya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara :

a) DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara.
b) Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia.
c) Ibu Kota Negara telah menjadi amanat Undang Undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan serta Pentahapan Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara.
d) Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa, untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesiamasa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional. 

F. Penyampaian Presiden RI (Joko Widodo) :

1. Tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Seratus tujuh negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.

2. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat, aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini.

3. Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan:

a) Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan.

b) Kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan.

c) Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.

d) Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

e) Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.

4. Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat.

5. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global.

6. Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain UU IKN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Editor : Sumber MPR/DPR ***/JOE*

Alamat Redaksi/ Tata Usaha
Jalan Ceger Raya No. 27  Ceger,
Kecamatan  Cipayung Jakarta Timur - INDONESIA
Telp :  021- 836.83.83
Hotline  : 021- 0812 -1853-3128
Email: Binzar67@ g.mail.com