30 April 2021 | Dilihat: 423 Kali
MENGGAGAS INOVASI  SMART SERVICE AGRARIA/ PERTANAHAN 
noeh21
 

Bogor, Projustisianews.com
Kementrian ATR / BPN RI yang mengelola Kantor Pertanahan di setiap Provinsi dan Kota/Kabupaten merupakan instansi yang sangat penting  karena terkait dengan aktivitas hukum, ekonomi dan pembangunan.Jaminan hukum atas kepemilikan tanah menjadi dasar untuk berbagai transaksi keuangan dan investasi seperti pinjaman dana/ kredit kepada lembaga keuangan dan pendanaan berbasis pinjaman aset lainnya.
Ekonomi biaya yang tinggi karena kompetisi yang tidak fair prosedur yang berbelit belit dan biaya yang tidak transparan.Berbagai upaya telah di lakukan pemerintah pusat akan tetapi aktivitas bisnis di Indonesia masih tetap sulit di jalani dibandingkan dengan di berbagai negara khususnya negara tetangga seperti Malaysia Singapura sebagaimana laporan tahunan Ease of Doing Bussiness yang di publikasikan  oleh  Word Bank.
Sebagai akibatnya kehandalan layanan Publik tergantung pada beberapa banyak ekstra yang diberikan kepada petugas dan berapa besar kekuatan koneksi kepada pihak yang memiliki otoritas.Kondisi layanan seperti ini terjadi di berbagai sektor termasuk sektor pertanahan.
Akan tetapi masyarakat mengeluhkan buruknya layanan Publik di sektor pertanahan, Faktanya Komisi Ombudsman Indonesia melaporkan bahwa Kemen ATR Badan Pertanahan Nasional berada di peringkat lima besar instansi dengan tingkat laporan keluhan terbanyak selama beberapa tahun terakhir.
Korupsi seakan sudah menjadi budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat khususnya yang terkait dengan masalah hukum dan perizinan.Skor Indonesia pada Corruption Prevention Index yang di publikasikan oleh Transparency International sejak tahun 2001 belum mengalami perbaikan dan perubahan yang signifikan.

Khususnya di indonesia memiliki beberapa masalah yang serius yang menyebabkan kualitas layanan Publik kurang maksimal.Kurang maksimalnya layanan Publik ini terjadi di berbagai Kabupaten dan Kota di indonesia termasuk Kabupaten Bogor yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat.

Kemen ATR / BPN RI sebenarnya telah menerbitkan  Landasan hukum nya yaitu Surat Edaran Menteri ATR / BPN No. 4114.1/020/XI/2015 Tanggal 30.11.2015 Tentang  Layanan proaktif pertanahan.

Jika kita simpulkan pada pelayanan publik terkait pelayanan pertanahan di Indonesia yaitu terdapat tiga permasalahan pokok/utama pada pelayanan pertanahan kepada publik.
Pertama, pengurusan dokumen memakan waktu yang lama.Dengan penduduk mencapai 5.5 juta orang dan mengandalkan pencatatan manual dan pengelolaan fisik buku tanah, mendapatkan izin izin terkait tanah bukanlah hal yang mudah.Konsumen harus melakukan berkali kali kunjungan ke Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan urusannya.Sebagai ilustrasi proses pengechekan sertipikat tanah membutuhkan waktu 3 hari kerja sementara proses penghapusan hak tanggungan ( roya) membutuhkan waktu 6 hari kerja.

Kedua, Jalur birokrasi yang panjang untuk pengurusan dokumen yang paling sederhana pun membutuhkan beberapa meja untuk dilalui karena rantai komando birokrasi yang panjang dimulai dari loket, supervisor sampai pejabat yang berwenang untuk membubuhkan tandatangan. Sebagai ilustrasi seperti yg di ilustrasikan pada point pertama yaitu proses pengechekan sertipikat tanah dan penghapusan hak tanggungan /royal harus  melewati 5 meja. Kombinasi pengelolaan buku tanah secara fisik dan panjangnya jalur birokrasi menyebabkan In efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan waktu pengurusan dokumen lebih menjadi lama yang berakibat menjadi timbulnya permasalahan yang 
Ketiga, yaitu kolusi antar staff dan pimpinan Kantor pertanahan disatu pihak dan Konsumen dipihak lain untuk memangkas waktu dan prosedur pengurusan pelayanan  perizinan terkait sekitar 72 item  pertanahan.

Sebagai saran dan masukan untuk terwujudnya Smart Service Pertanahan tentu dengan melakukan terobosan dan menciptakan Inovasi-inovasi  dalam SMART SERVICE AGRARIA Pertanahan maka Kemen ATR BPN RI harus  selalu berupaya melakukan inovasi yang kreatif dan aplikatif dengan   Penerapan layanan yang Revolusioner ini dimungkinkan dengan Transformasi Teknologi dari konvensional  dengan penggunaan Teknologi  Digital dalam layanan pertanahan dalam Penentuan bidang tanah,  pengelolaan dan koordinasi dengan buku buku tanah.

Hal yang penting sekali sebagai skala prioritas dan menjadi program unggulan  adalah bagaimana masyarakat bisa mengetahui tentang Informasi pelayanan pertanahan yaitu dari Peta Informasi Bidang Tanah tersebut melalui Gadget yaitu dapat langsung kita akses semisal  MAP IN HAND 3 SMART ( Measuring  , Drawing, Mapping )   Sebelum mendaftarkan proses pertahanannya tersebut. Sehingga dengan dapat mengakses tentang informasi data peta bidang tanah tersebut yang akan di urus perizinannya dapat membantu masyarakat yang jauh dari luar ibu kota Kabupaten Kota tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan dengan harapan dapat memberikan dampak yang baik di bidang pelayanan pertanahan

Hal ini dapat di ciptakan jika Masalah masalah tersebut sudah ter inventarisir oleh bagian Infrastruktur Pertanahan dengan membuat daftar inventaris Solusi sebagai berikut ; 

Dapat di kelompokan : 

- Kendala Sumber daya manusia  team pengukuran.
- Kendala sosial masyarakat tiap daerah Kantor pertanahan berbeda beda
- Kendala teknis pengukuran, penguasaan alat dan teknis yg beda beda
- kendala validasi bidang bidang  tanah, yg tubrukan dengan sertifikat lama, padahal posisi sertifikat lama yg perlu di perbaiki
- kendala Landing posisi K4 yg data sertifikat kadang di bank, ada backup warkah di kantah, kadang arsip tidak lengkap/tercecer akibat pemekaran wilayah
Inti nya untuk team ukur harus ada pelatihan dan pembekalan sebelum di terjunkan ke lapangan, agar satu persepsi karena kadang petunjuk teknis suka berubah rubah tiap tahun dikumpulkan antara team pemberkasan dan team ukur, karena pekerjaan mereka saling ngelink
- kendala bukanlah di program, biasanya belum tersedianya data semisal KTP, Sidik jari pemilik, tanda batas yang malas dipasang oleh pemilik,perubahan Nama dan data2 setelah di ukur.
- kendala yang jarang di ekspose adalah Server pusdatin yang suka Down grade saat puncak-puncaknya pekerjaan dan sering di update pada akhir minggu sehingga menunggu saat up loading data lapangan.
- perlunya PETA BPN yang up date, serta menjadi PR BPN memetakan posisi produk  sertipikat sertipikat lama, sebelum adanya system Geo KKP, karena masih banyak ditemui sertipikat lama yang belum terpetakan ini berdasarkan pengalaman yang terjadi di beberapa kantor pertanahan
- jika memang targetnya mungkin bisa tercapai akan tetapi kualitas nya  yang perlu di evaluasi, karena ketidak seragaman Kemampuan SDM pihak ketiga  pembantu ukur dan KJSKB sebagai contoh ada terdapat beberapa bidang tanah yang tidak di ukur tapi di digit seragam ( istilah bidang tahu ) yang secara kaidah itu adalah cara kerjanya yang masih  ngawur, sosialisasi yang masih kurang terhadap masyarakat.

Dari uraian di atas menurut H.Amiruloh.ST.SH.MH. agar membuktikan  pelayanan pertanahan tersebut kepada masyarakat bahwa perbaikan dan mendapatkan pelayanan dengan mudah tidak harus dengan sesuatu yang rumit sulit dan mahal dengan biaya yang murah dan di mulai dari pelayanan yang paling sederhana sehingga dapat meningkatkan layanan layanan di bidang pertanahan secara tepat, cepat dan akurat. Ada beberapa strategi yang bisa dilaksanakan yaitu dengan mempersiapkan system dukungan sebagai berikut;
Mengkonversi data fisik menjadi data digital dengan menggabungkan Buku Tanah dan Surat Ukur, Melakukan plot, penindaian dan Validasi Buku Tanah dan Surat Ukur, Melakukan Integrasi penyimpanan dokumen Buku Tanah dan Surat Ukur, Memblokir Buku Tanah dan Surat Ukur yang tidak dapat di Validasi, dan Menetapkan penggunaan dokumen Buku Tanah Digital dan melimpahkan kewenangannya pada petugas yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen tanah.

Pendekatan Digital menjadi pemicu perubahan budaya dan menghilangkan budaya buruk dapat dilaksanakan dengan efektif melalui pendekatan digital.Pendekatan ini dapat memaksa setiap orang yang terlibat dalam proses perubahan menjadi tunduk pada aturan dan akuntable. Keberanian menjadi syarat utama dalam melakukan inovasi karena kerap kali aturan blom eksis dan mengatur inovasi layanan yang dilaksanakan.Apalagi dalam konteks birokrasi indonesia yang memiliki potensi diskriminaalisasi pada saat memperkenalkan karya inovasi dalam pelayanan publik.

Penulis;
H.A.Amiruloh.ST.SH.MH.
Ketua BPC PERADIN KAB.BOGOR

Alamat Redaksi/ Tata Usaha
Jalan Ceger Raya No. 27  Ceger,
Kecamatan  Cipayung Jakarta Timur - INDONESIA
Telp :  021- 836.83.83
Hotline  : 021- 0812 -1853-3128
Email: Binzar67@ g.mail.com