20 Oktober 2020 | Dilihat: 112 Kali
UU Cipta Kerja “Buka Jalan” Konglomerasi TV dan Radio
noeh21
 


  Editorial : Shandy Mozes

Jakarta, ProjustisiaNews.com - Di samping prahara soal upah dan tenaga kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang tidak boleh luput dari pengawasan ialah soal UU Penyiaran. Dalam Pasal 72 angka 7 UU Cipta Kerja versi 812 halaman, pemerintah mengubah Pasal 58 UU nomor 32  tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal tersebut meniadakan ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang mengatur, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.”

Selain itu, Pasal 72 angka 7 UU Cipta Kerja tersebut meniadakan ketentuan pidana dalam Pasal 58 UU Penyiaran bagi yang melanggar Pasal 34 ayat (4) dan 46 ayat (3). Dalam Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran tertulis, “Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.”

Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran dikatakan, “Siaran iklan niaga dilarang melakukan: a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Sebagai perbandingan, Pasal 58 UU Penyiaran diubah dalam pasal 72 angka 7 UU Cipta Kerja menjadi,  “(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sebelumnya, isi Pasal 58 UU Penyiaran sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi yang dihadiri Agung Dharmajaya (Dewan Pers), Abdul Manan (Aliansi Jurnalis Independen), dan DR. Irwansyah pada 11 Juni 2020 disimpulkan, “Penataan ulang kepemilikan industri telekomunikasi demi keamanan nasional dengan mempertegas kepemilikan nasional dalam industri telekomunikasi, membatasi monopoli industri dan bisnis telekomunikasi demi keadilan.” (**)

Alamat Redaksi/ Tata Usah
Jalan Ceger Raya No. 27  Ceger, Kecamatan  Cipayung Jakarta Timur