27 Oktober 2020 | Dilihat: 86 Kali
Soal Program Sembako BPNT, Hak KPM Dikebiri                   
noeh21
Ketua Gumi Paer Lombok Lalu Ahnap Junaidi .
 

PROJUSTISIANEWS.com - Persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak akan pernah selesai, selama masih ada  permainan tidak sehat dari semua yang terkait,  dan mengabaikan pedoman umum, kekisruhan ini tidak akan berakhir. Hal itu diungkapkan Ketua Gumi Paer Lombok, L. Junaidi, kepada wartawan di Selong, Selasa 27 Oktober 2020.                      

Parahnya, tukas Junaidi, justru yang menjadi korban adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran pemerintah pusat. Padahal, sejatinya yang berhak menentukan jenis bantuan kebutuhan ini adalah keluarga sasaran. 

" Intervensi dari semua pihak yang terkait, menjadikan hak-hak KPM dikebiri. Ini sangat disayangkan, karenanya harus ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum-oknum yang mengkebiri hak rakyat, " tegasnya.            

Kalaupun ada protes dari KPM, lanjutnya, hasil temuan kami di lapangan, justru ancaman yang mereka terima, padahal mulai dari suplayer, TKSK, Agen, tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan perubahan. " KPM yang memprotes saja, mereka ancam untuk dicoret namanya. Bahkan, memastikan untuk tidak akan dapat pada tahap berikutnya, " paparnya.                     
Ancaman tersebut, menurut L. Junaidi, cukup membuat ciut nyali para KPM, sehingga baik Penyalur, TKSK, Agen, dan komponen lainnya mempunyai kesempatan seluas-luasnya memasukkan komponen kebutuhan pokok, walaupun tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pokok sesuai dengan pedoman umum. 

" Masyarakat pasrah, karena adanya ancaman tadi, sehingga apapun jenis barang yang diberikan penyalur melalui agen mau tidak mau tetap diterima. Ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan, yang mestinya diberikan pemahaman atas hak-haknya, " ungkapnya.                     

Ketidaktahuan masyarakat ini, tambah Junaidi, mestinya jangan memberlakukan prinsip ekonomi, yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan mengabaikan pedoman umum yang mengatur bantuan pemerintah pusat. 

" Di manakah peran DPRD, di mana Pemerintah daerah, di mana aparat hukum, tegakah mereka-mereka yang diberi amanat oleh rakyat, menjadi penonton terhadap penderitaan rakyat, " Demikian Junaidi. ( Tim )

Alamat Redaksi/ Tata Usah
Jalan Ceger Raya No. 27  Ceger, Kecamatan  Cipayung Jakarta Timur